Puan Maharani: Melalui APBN Masyarakat Rasakan Kehadiran Negara

JAKARTA – Ketua DPR MENODAI Puan Maharani meminta pemerintah memajukan realisasi APBN dan cermat mengantisipasi ketidakpastian dalam penyusunan APBN 2021 di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Puan menyampaikan, APBN yang memakmurkan rakyat merupakan APBN yang efektif. Efektif dalam mengalokasikan anggaran dan program yang meningkatkan kesejahteraan kaum.

“Pada prinsipnya, APBN merupakan sebuah instrumen penting pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, ” ucap Puan, yang hadir secara virtual dalam rapat paripurna, Selasa (18/8/2020).

“Melalui APBN, anak buah bisa merasakan kehadiran negara meniti peningkatan pelayanan publik, meningkatkan ketenteraman dan layanan kesehatan, pendidikan, serta bantuan yang diperlukan khususnya di masa pandemi Covid-19 ini, ” imbuhnya.

Politikus PDI Perjuangan ini melahirkan, berdasarkan Laporan Realisasi APBN MENODAI 2019 diketahui bahwa Realisasi Perolehan Negara mencapai 90, 6% yakni sebesar Rp1. 960, 6 triliun. Capaian tersebut meningkat 0, 9% atau Rp 16, 9 triliun dibandingan realisai TA 2018.

Adapun capaian tebal Pemerintah atas pengelolaan APBN TA 2019, di antaranya: Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai angka 71, 92 atau meningkat dibandingkan tarikh 2018 sebesar 71, 39; level pengangguran terbuka sebesar 5, 28 persen, atau lebih rendah dibanding tahun 2018 yang mencapai 5, 34 persen; persentase penduduk bapet sebesar 9, 22 persen atau lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 9, 66 persen; rasio gini yang membaik pada angka 0, 380, yang lebih sedikit dari pada tahun 2018 sejumlah 0, 384.

Meski demikian, kata Puan, Realisasi APBN Tahun Anggaran 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah masih harus terus meningkatkan kinerja dalam mengelola APBN.

“Peningkatan realisasi APBN dimaksudkan agar pengelolaan keuangan negara pada APBN semakin menutup prinsip transparansi sehingga APBN lebih tepat sasaran dan tepat laba bagi kesejahteraan rakyat, ” ucap Puan.

“Perencanaan harus cermat dan ditajamkan, pada menetapkan target pendapatan negara, penyusunan alokasi belanja, dan skenario pembiayaan defisit, ” sambungnya.

Baca Juga:   Penjelasan Kejagung soal Pendampingan Hukum terhadap Jaksa Pinangki

Dalam rapat paripurna mengenai Pendirian Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019 yang diajukan Pemerintah, sembilan bagian menyatakan pandangannya dengan kesimpulan akur untuk dilanjutkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir mewakili pemerintah.

Selanjutnya, rapat paripurna dilaksanakan 25 Agustus 2020, secara agenda tanggapan pemerintah tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019, dan pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Rancangan APBN 2021 beserta nota keuangannya.

(aky)

Loading…