Prajurit TNI Gugur di Kongo, DPR: Pemerintah Harus Sampaikan Nota Penentangan

JAKARTA – Seorang prajurit Indonesia dengan tergabung dalam pasukan perdamaian Indonesia di Misi Monusco, Kongo yakni Serma Rama tewas usai diduga diserang oleh pasukan pemberontak Uganda dari Pasukan Sekutu Demokratif (ADF).

Anggota Komisi I DPR Willy Aditya menyayangkan adanya kejadian tersebut. Sebab menurutnya karena semestinya sebagai bagian sejak penciptaan suasana damai antar pihak bertikai di Konggo tak seharusnya malah menghadirkan korban jiwa.

“Luar biasa ini, tidak ada penghormatan terhadap etika internasional. Ini harus ada tindakan kasar dari PBB. Pemerintah harus secara resmi menyampaikan nota protes tulang dan desakan agar PBB bertindak secara tegas dan efektif kepada pelanggaran etika berat ini, ” kata Willy saat berbincang secara Okezone di Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Politisi NasDem tersebut mengatakan setiap anggota TNI dengan dikirim dalam misi-misi perdamaian PBB adalah bagian dari penghormatan Nusantara terhadap etika pergaulan internasional. Lalu misi perdamaian juga merupakan periode dari pelaksanaan undang-undang dasar untuk menciptakan perdamaian dunia.

Karena itu menurutnya pemerintah harus serius untuk mendesak PBB agar memberi tindakan tegas terhadap pemerintah Kongo untuk menangani penanggung jawab penyerangan Serma Rama.

“Pasukan kita di Kongo itu terlindungi secara hukum humaniter internasional. Mereka diserang oleh pihak berkonflik tanpa melayani hukum internasional. Tentu serangan yang dilakukan tidak serta-merta terjadi, tersebut harus diusut dan dikejar pelakunya. Kalau Monusco deklarasi sebagai penyerangnya, maka harus dikejar, ” tegasnya.

Ilustrasi

Tak lalai ia menyampaikan ungkapan dukanya bagi keluarga korban serangan milisi separatis Monusco di Kongo. Dia menodong juga kementerian pertahanan, kemenlu, serta TNI untuk memperhatikan kondisi suku korban.

Pasalnya sebagai prajurit yang gugur di dalam penugasan, lanjut Willy, Negara harus menghiraukan bukan hanya anggota TNI yang gugur, namun juga terhadap keluarga yang ditinggalkan.

“Anggota TNI sudah terang jelas pertanggungjawaban negara terhadapnya. Kadang-kadang yang sering dilupakan justru anak para anggota TNI ini. Ada masa depan keluarga yang terenggut dari jatuhnya korban TNI. Tersebut harus dipikirkan, karena jelas-jelas TNI yang gugur dalam bertugas berasaskan nama negara. Ini salah mulia mekanisme yang harus kita perbaiki bersama, ” beber Willy.

Lebih lanjut Willy menuturkan jika pasukan TNI yang tergabung dalam misi perdamaian universal, maka harusnya dihormati sebagai cara memelihara perinsip kemanusiaan. Sejatinya hal ini semestinya dipahami oleh semua pihak yang bertikai.

“Kalau tidak ada sedang penghormatan yang layak terhadap etik internasional bisa bahaya pergaulan universal nantinya. Karena itu harusnya PBB memberikan tindakan tegas dan terukur, ” paparnya.

“Jangan sampai hal seperti itu membuat organisasi internasional makin diragukan disaat ada negara-negara yang tiba dengan sengaja tidak menghormati standar etik internasional, ” tutup Willy.

Sekedar fakta, Prajurit Indonesia yang gugur merupakan Serma Rama Wahyudi. Ia diduga diserang oleh pasukan pemberontak Uganda dari Pasukan Sekutu Demokratik (ADF).

(kha)

Loading…