Negeri Sudah Diingatkan Program Kartu Prakerja Rawan Korupsi

JAKARTA – Pusat Kajian Anti Manipulasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM) mengaku sejak pangkal telah mengingatkan ke pemerintah bahwa program kartu prakerja rawan aksi pidana korupsi (Tipikor). Utamanya, ihwal penentuan platform digital yang menjadi mitra kartu prakerja.

“Sejak awal PUKAT telah mengingatkan berkali-kali kepada pemerintah bahwa program kartu prakerja ini sangat rawan korupsi, khususnya, dalam penetapan platform digital, yang delapan maklumat tersebut itu tidak menggunakan metode pengadaan barang dan jasa, ” kata Peneliti PUKAT UGM, Zaenur Rohman saat dikonfirmasi Okezone , Jumat (19/6/2020).

Menurut Zaenur, penetapan delapan platform digital yang menjadi pacar kartu prakerja tanpa melalui metode pengadaan barang dan jasa berpotensi melanggar hukum. Sebab, ada berterima uang yang besar untuk maklumat digital tersebut yang kemudian ditentukan tidak lewat proses semestinya.

“Ya karena taat saya dengan mekanisme apa penetapan delapan platform digital ini, kekayaan yang sangat besar, tapi maklumat digitalnya itu dipilih dengan tak menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sehingga menurut beta ini sudah merupakan satu aksi pidana korupsi ya, ” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Zaenur juga menyoroti adanya potensi sarat kepentingan di pelatihan-pelatihan yang berada di platform digital mitra kartu prakerja. Seharusnya, ditegaskan Zaenur, pemilihan platform digital untuk mitra kartu prakerja dikerjakan lewat mekanisme pengadaan barang serta jasa agar jelas prosesnya.

“Selanjutnya yang jelas-jelas merupakan tipikor, menurut saya, yang diberikan pelatihan kepada para pengikut itu bukanlah satu materi yang memang hanya tersedia melalui platform digital. Itu adalah materi dengan bebas, banyak tersedia di internet, ” beber Zaenur.

“Jadi menurut saya itu sebuah bentuk inefisiensi yang menjurus pada tipikor, karena sejak pangkal tidak menggunakan mekanisme pengadaan bahan dan jasa untuk pemilihan platform digital, ” imbuhnya.

Baca Juga:   Ibu Hamil & Bani Usia di Bawah 12 Tarikh Dilarang Masuk Kawasan GBK

Zaenur meminta kepada pemerintah biar mengikuti hasil kajian dari Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) soal progeam kartu prakerja. Untuk sementara, prawacana Zaenur, pemerintah dapat menghentikan sementara program itu sampai mendapat kesahihan hukum yang kuat lewat mekanisme pengadaan barang dan jasa.

“Kajian KPK menjelma pengingat kepada pemerintah. PUKAT menodong kepada pemerintah untuk menghentikan tatkala program kartu prakerja ini, legalitas program kerja ini dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa di dalam pemilihan platform digital dan mitranya, ” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menyebut penetapan delapan platform digital yang menjadi mitra kartu prakerja tidak meniti mekanisme pengadaan barang dan uluran tangan. KPK menduga penunjukan lima lantaran delapan platform digital itu sarat akan konflik kepentingan.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menggambarkan hasil kajian program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja sendiri ditata untuk kondisi normal sesuai Perpres No. 36 Tahun 2020.

Baca Juga:   KPK Sita Mobil Mewah Hingga Tas Bermerek Diduga Milik Putri Nurhadi

Namun, dalam situasi pandemi Covid-19, kalender ini semi-bantuan sosial. Anggaran dengan dialokasikan sebesar Rp 20 triliun dengan target peserta 5, 6 juta orang. Komposisi nilai mutlak insentif pasca-pelatihan yaitu sebesar Rp 2. 400. 000/orang dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp150. 000/orang, lebih besar dari nilai sandaran pelatihannya itu sendiri yaitu sebesar Rp1. 000. 000/orang.

Dari hasil kajian, KPK menilai penetapan platform digital sebagai mitra kerja yang dilakukan sebab Komite Cipta Kerja pada 9 Maret 2020 sebelum manajemen Pemangku dibentuk tidak sesuai dengan Perkara 35 dan Pasal 47 pada Permenko Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan kerja sama dengan Platform Digital dilaksanakan oleh Tadbir Pelaksana.

“Kerja sama dengan 8 (delapan) platform digital tidak melalui mekanisme Logistik Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ). Terdapat konflik kepentingan pada 5 (lima) dari 8 (delapan) Platform Digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Sebanyak 250 pelatihan dari satu. 895 pelatihan yang tersedia adalah milik Lembaga Penyedia Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan maklumat digital, ” kata Alexander Marwata.

(aky)

Loading…