Menakar Peluang Habib Rizieq Melaju pada Pilpres 2024

JAKARTA – Pemimpin Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab diminati sebesar partai untuk bergabung di Pemilu 2024. Salah satunya Partai Kesamarataan Sejahtera (PKS) yang sudah menawarkan Habib Rizieq untuk bergabung pada partai dakwah tersebut.

(Baca juga: FPI Diusulkan Jadi Parpol dan Habib Rizieq Bisa Nyapres di 2024 )

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan beberapa petinggi telah bertemu Habib Rizieq membahas sejumlah isu. Di antara yang disikapi adalah kesamaan pemahaman dalam mewujudkan akhlak yang baik di Nusantara, tak hanya bagi masyarakat tapi juga pemerintah.

Selain PKS, Partai Masyumi juga sudah mengundang Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab untuk bergabung di Pemilu 2024.

Lantas, bagaimana peluang Habib Rizieq bersama FPI dalam Pemilu 2024 mendatang?

Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane menyarankan Habib Rizieq Shihab dan organisasinya, Front Pembela Islam (FPI) membuat partai politik ‘jika ingin berpengaruh di Indonesia’. Menurut Neta, Kekasih Rizieq bisa menjadikan FPI sebagai parpol untuk nantinya ikut di Pemilu 2024.

“IPW mengingatkan Rizieq dan FPI, jika memang ingin berkuasa di daerah ini. FPI hendaknya dijadikan kelompok dan ikut Pemilu 2024, ” kata Neta melalui keterangan resminya kepada Okezone, Kamis (26/11/2020).

(Baca juga: Presiden PKS Ajak Habib Rizieq Gabung, tapi Belum Dijawab )

“Jika lulus dalam pemilu dan pilpres 2024, Rizieq tentunya bisa menjadi presiden. Jadi tidak perlu memprovokasi & menceraiberaikan umat dan NKRI buat meraih kekuasaan, “tandasnya.

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon, menuturkan, sebaiknya Habib Rizieq tak bergabung atau terafiliasi oleh golongan politik manapun. Hal itu bersaingan dengan ketokohan ulama yang betul kuat dimiliki oleh Habib Rizieq.

“Saya kira Buah hati Rizieq sebaiknya tidak ikut partai politik ya. Beliau ulama ketokohannya sudah diakui, ” kata Fadli kepada wartawan, beberapa waktu lulus.

Menurutnya, kuatnya ketokohan Habib Rizieq tersebut ditandai dengan banyaknya massa yang menjemputnya kala kembali ke Indonesia dari Arab Saudi. Bahkan, kata dia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia baru Soekarno dan Mohammad Hatta tidak mendapatkan hal yang sama.

“Kan tidak ada tuh orang dalam sejarah Indonesia, bahkan Bung Karno dan Bung Hatta aja proklamator tidak dijemput seperti itu di bandara. Itu tidak ada pengerahan apalagi ada pengerahan. Artinya itu pengakuan de facto dari rakyat Indonesia dan umat Islam Indonesia, ” ungkapnya.