Mahfud MD: Melebihi Orde Perdana, Korupsi Semakin Meluas pada Era Reformasi!

JAKARTA – Menteri Koordinator Bagian Politik Hukum dan Kesejahteraan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyorot manipulasi di Indonesia setelah paksa reformasi. Menurut dia, pada Tahun 2017, pihaknya sudah mengatakan korupsi era reformasi lebih meluas ketimbang masa Orde Baru (Orba).

Zaman Orde Pertama, sambungnya, telah terjadi manipulasi besar-besaran, tetapi terkonsentrasi dan diatur melalui jaringan korporatisme oleh pemerintahan Presiden Soeharto.

“Korupsinya dulu dimonopoli di ujung eksekutif dan dilakukan sesudah APBN ditetapkan. Ini tidak bisa dibantah, buktinya Tata Baru direformasi dan pemerintahan Soeharto secara resmi dikenal pemerintahan KKN. Penyebutan itu ada di Tap MPR, UU, kampanye politisi, pengkritik, disertasi, tesis, dan sebagainya, ” ujar Mahfud di dalam keterangan tertulis, Rabu (26/5/2021).

Baca Pula:     Mahfud MD: Korupsi Makin Parah, Salah Satu Terdakwa Utamanya Madrasah Tinggi

Mahfud menuturkan, harus diakui segera demokrasi yang diselewengkan, korupsi tidak lagi dilakukan di pucuk eksekutif saja. Tetapi sudah meluas secara horizontal ke oknum-oknum legislatif, yudikatif, auditif dan secara lurus dari pusat hingga ke daerah.

“Lihat saja para koruptor dengan menghuni penjara sekarang, pegari dari semua lini horizontal maupun vertikal, ” tuturnya.

Dia menjelaskan, dahulu korupsi dilakukan setelah APBN dan APBD ditetapkan atas usulan Pemerintah, tetapi di zaman sekarang, sebelum APBN dan APBD itu disahkan, sudah ada nego-nego proyek untuk itu. Mahfud menengarai, banyak yang menghunjam penjara karena jual beli APBN dan Perda.

“Saya bisa menunjuk bukti dari koruptor yang dipenjara saja, ” ungkapnya.

Semua itu, sambung dia, dilakukan segera demokrasi dan Pemerintah tak mudah untuk menindak karena di dalam demokrasi. Patuh Mahfud, Pemerintah tidak bisa lagi mengonsentrasikan tindakan & kebijakan di luar wewenangnya.

Baca Serupa:     Mahfud MD Paparkan “Tren” Korupsi Masa Soeharto hingga Reformasi

Sebab itu, Mahfud mengaku paham dengan nama ‘demokrasi kriminal’ yang sudah dilontarkan oleh Rizal Ramli. “Situasi ini perlu kesadaran moral secara kolektif, sebab tak satu institusi kendati yang bisa menembus perintang demokrasi yang wewenangnya telah dijatah oleh konstitusi, ” pungkasnya.

(Ari)