Kominfo Blokir Konten di Akun Youtube Jozeph Paul Zhang

JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir akun Youtube Jozeph Paul Zhang . juru bicara Kominfo Dedy Permadi memastikan bahwa pihaknya telah melayangkan surat pada Youtube agar memblokir akun tersangka penista pegangan itu.

“Pada tanggal 19 April 2021, tujuh konten di YouTube tersebut telah diblokir & tidak dapat diakses lagi oleh warganet, ” prawacana juru bicara Kominfo Dedy Permadi dalam keterangannya, Selasa (20/4/2021).

Kominfo mengirimkan permintaan membekukan ke Youtube untuk tujuh konten, termasuk salah satunya konten berjudul “Puasa Lalim Islam” yang kontroversial.

Aksi Paul Zhang memenuhi pelanggaran Undang-Undang Cetakan 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45A.

Informasi terkini daripada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengucapkan bahwa Joseph Paul Zhang atau yang memiliki nama asli Shindy Paul Soerjomoeljono berada di luar Nusantara sejak 2018.

Baca juga:   Kominfo Minta YouTube Blokir Akun Paul Zhang si Pengaku Nabi Ke-26

Dia tercatat meninggalkan Indonesia menuju Hong Kong pada tahun itu.

Melihat situasi tersebut, Dedy menyatakan bahwa UU ITE memiliki asas ekstrateritorial, benar bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, bagus yang berada di provinsi hukum Indonesia maupun dalam luar wilayah hukum Indonesia.

Undang-undang itu juga berlaku jika kegiatan memiliki akibat hukum dalam wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah dasar Indonesia, serta merugikan relevansi Indonesia.

Setelah konten Paul Zhang diblokir, Kominfo tetap menjalankan perondaan siber untuk konten dengan berisi ujaran kebencian Paul Zhang.

Mengucapkan juga:   Jadi DPO dan Buruan Interpol, Ternyata Ini Nama Asli Jozeph Paul Zhang

  Kementerian akan kembali meminta platform untuk memblokir jika masih ada konten Paul Zhang.

Kominfo meminta masyarakat buat tetap tenang dan menajaga perdamaian di ruang wujud maupun digital, serta melapor ke aduankonten. id jika menemukan konten yang mengabaikan undang-undang.

(fkh)