Kejagung Klaim Sudah Jalankan Rekomendasi Ombudsman soal Djoko Tjandra

JAKARTA berantakan Kejaksaan Agung (Kejakgung) mengklaim sudah melaksanakan sebagian dari rekomendasi Ombudsman terkait penanganan skandal korupsi Djoko Tjandra. Namun, mengenai skandal kepala administrasi Kejagung saat ini medium dipelajari.

“Ada dua hal yang direkomendasikan (Ombudsman), ” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Ali Mukartono di Gedung Bundar Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2020).

Dua rekomendasi dengan diberikan Ombudsman pertama mengenai pencegahan keluar negeri, terkait status buronan Djoko Tjandra. Kedua, menyangkut bobolnya sistem pengawasan Kejagung terhadap para-para jaksanya.

Baca Selalu:     Berkas Perkara Kejadian Red Notice Djoko Tjandra Dinyatakan Rampung

Dia membaca, dua rekomendasi yang diberikan Ombudsman terkait pengungkapan jaksa Pinangki Habis Malasari sudah terealisasi.

Terkait sistem pengawasan para jaksa, pengusutan terhadap Pinangki, telah dilakukan pada dua tingkatan. Pada pengawasan, Pinangki sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Perencanaan II di Kejakgung karena benar bepergian ke luar negeri sebanyak sembilan kali ke Malaysia, serta Singapura untuk menemui Djoko Tjandra sepanjang Oktober-Desember 2019 yang zaman itu merupakan buronan Kejakgung terpaut korupsi Bank Bali 1999.

Dari pencopotan lembaga tersebut jaksa Pinangki sudah ditetapkan sebagai tersangka karena menerima kekayaan 500 ribu dolar AS (Rp7, 5 miliar) dari Djoko Tjandra. “Terkait pelanggaran Pinangki yang muncul negeri ini, sudah ada penanganan pidananya, ” terang Ali.

Saat ini, Pinangki sudah menjadi terdakwa atas perannya sebagai penerima suap untuk menyiasati terbitnya fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra.

 

Tatkala untuk rekomendasi terkait maladminstrasi posisi buronan, dan pencegahan terhadap Djoko Tjandra, masih dalam pembedahan. Dia menilai terkait dengan pelaksanaan undang-undang (UU).

Baca Serupa:     Polri Hormati Putusan Hakim Tolak Praperadilan Irjen Napoleon

Dia menyebut, Ombudsman menilai ada kelalaian yang dilakukan tim eksekusi Djoko Tjandra era masih buronan. Terutama di lembah pencegahan, dan ekseskusi saat ini sedang dalam kajian untuk diperbaiki.

“Untuk yang ini, saya minta untuk dipelajari oleh direktur eksekusi, ” nyata dia.

Djoko Tjandra berhasil kabur ke Papua Nugini dan buron 11 tarikh, pun Kejakgung setelah mendapat divonis dua tahun penjara oleh MA 2009 terkait kerugian negara Rp 904 miliar. Kemudian Kejagung kembali bobol, karena pada Mei-Juni 2020, Djoko Tjandra berhasil masuk balik ke Indonesia, tetapi tak diekeskusi oleh kejaksaan.

Setelah keberadaannya di Indonesia terdeteksi, pun Djoko Tjandra berhasil kembali kabur. Baru pada 30 Juli 2020, sebwlum akhirnya tim sejak Bareskrim Polri menangkapnya di Kuala Lumpur, di Malaysia dan dibawa ke Indonesia. Mondar-mandir Djoko Tjandra di Indonesia saat masih buronan, menguak skandalnya yang menyeret jaksa Pinangki sebagai terdakwa.

(Ari)