Jokowi Kesal Pencairan Insentif untuk Gaya Medis Terlambat, Ini Penjelasan Kemenkes

JAKARTA – Kepala Joko Widodo mengkritik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang terlambat mencairkan biaya insentif untuk tenaga kesehatan.

Di hadapan para-para Menteri Kabinet Indonesia Maju, dalam 18 Juni 2020, Presiden Joko Widodo menyinggung tentang rendahnya serapan anggaran di Kementerian Kesehatan. Presiden juga minta agar tunjangan bagi para tenaga kesehatan segera dicairkan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Departemen Kesehatan, Abdul Kadir mengklarifikasi, perkara keterlambatan pencairan dana insentif bagi para tenaga kesehatan.

Abdul Kadir menuturkan, negeri menganggarkan dana insentif bagi gaya medis sebesar Rp5, 6 triliun. Dari jumlah itu, Rp3, tujuh triliun dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagai dana transfer daerah dalam bentuk dana tambahan bantuan operasional kesehatan (BOK). Sisanya, Rp1, 9 triliun dikelola oleh Kementerian Kesehatan, di mana di dalamnya tercatat dana santunan kematian tenaga kesehatan sebanyak Rp60 miliar.

Menurut dia, keterlambatan pencairan dana dikarenakan terlambatnya tawaran pembayaran tunjangan tenaga kesehatan dari fasilitas layanan kesehatan dan biro kesehatan daerah. Itu terjadi karena usulan tersebut harus diverifikasi pada internal fasilitas pelayanan kesehatan kemudian dikirim ke Kementerian Kesehatan.

Baca Juga: Pemimpin Jokowi Sorot Kinerja Kementerian Kesehatan tubuh di Tengah Pandemi Covid-19

“Alurnya terlalu lama sehingga membutuhkan waktu untuk cara transfer ke daerah. Keterlambatan pembalasan juga disebabkan antara lain karena lambatnya persetujuan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) oleh Kementrian Keuangan, ” katanya melalui keterangan tertulisnya, Senin (29/6/2020).

Karenanya, untuk memudahkan proses pembayaran, menurut Abdul Kadir, Menteri Kesehatan tubuh, Terawan Agus Putranto, telah merevisi Permenkes Nomor 278 Tahun 2020, sehingga verifikasi data dari fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan daerah yang sebelumnya menjadi kewenangan Kemenkes dilimpahkan ke Dinas Kesehatan di tingkat Kabupaten/ Kota dan Provinsi.

“Kementerian kesehatan hanya akan melakukan vetifikasi untuk usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan dari RS Vertikal, RS TNI dan POLRI, RS Gawat dan RS swasta.. Kemenkes juga akan memvetifikasi usulan dari KKP, laboratorium dan BTKL, ” katanya.

Abdul Kadir menjelaskan, dari dana Rp1, 9 triliun yang dikelola Kemenkes, datang saat ini telah dibayarkan sebesar Rp226 miliar bagi 25. 311 orang tenaga medis. “Ini sebab target 78. 472 orang gaya kesehatan. Artinya sudah hampir 30 persen dari target, ” ujarnya. Sementara dana santunan kematian sudah dibayarkan sebesar Rp14, 1 miliar kepada 47 orang penerima.

(kha)

Loading…