Jokowi Bentuk Satgas Penanganan Benar Tagih BLBI, Berikut Susunannya

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat Satuan Tugas Penanganan Sah Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 tahun 2021 yang ditetapkan pada 6 April 2021.

Dalam pencetus 3 keppres tersebut disebutkan bahwa satgas bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara dengan berasal dari dana BLBI secara efektif dan tepat, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di pada atau di luar kampung, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta pandai warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana BLBI.

Satgas tersebut terdiri atas pembimbing dan pelaksana.

Pengarah memiliki tugas:

a. Menyusun kecendekiaan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aktiva BLBI

b. Mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis & terobosan yang diperlukan di rangka percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI

c. memberikan suruhan kepada Pelaksana dalam melakukan percepatan penanganan dan pemulihanhak tagih negara dan substansi BLBI; dan

d. Melakukan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan percepatan pengerjaan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI.

Baca Selalu:   Susunan Sempurna Tim Transisi TMII, Moeldoko Jadi Pengarah

Sedangkan pelaksana memiliki tugas:

a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan hak tagih negara dan aset properti BLBI;

b. Melaksanakan kebijaksanaan strategis, langkah-langkah penanganan dan terobosan yang diperlukan di rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara & aset properti BLBI;

c. Dalam kejadian diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang memerlukan terobosan di dalam rangka penyelesaian penanganan serta pemulihan hak tagih negeri dan aset properti BLBI, menyampaikan rekomendasi pengambilan kecendekiaan baru kepada Pengarah;

d. Melakukan jalan hukum dan/atau upaya lainnya yang efektif dan tepat bagi penyelesaian, penanganan, & pemulihan hak tagih negeri dan aset properti BLBI

e. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antar kementerian / lembaga; dan

f. Melayani koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai secara ketentuan peraturan perundang-undangan.

(aky)