Diskusi TNI Turunkan Baliho HRS, Muhammadiyah Sebut Harusnya Tugas Pemda

JAKARTA – Sekretaris Umum Pimpinan Was-was Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan penertiban baliho tidak berizin adalah wewenang pemerintah daerah (pemda).

“Sependek yang saya tahu, pihak yang berwenang dan berwajib menertibkan reklame, spanduk, dan papan iklan yang tidak berijin atau tidak membayar pajak, adalah pemerintah wilayah atau provinsi, ” ucap Mu’ti dalam poster elektronik yang dikirimkan ke Okezone, Minggu (22/11/2020).

Sementara itu, sekapur Mu’ti, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri hanya berfungsi menyerahkan perbantuan, bukan untuk mengeksekusi penertiban baliho tersebut. “TNI dan Polri hanyalah berfungsi membantu, bukan mengeksekusi, ” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengakui pencopotan baliho Imam Besar Depan Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) adalah perintah dirinya.

 

“Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya, ” cakap Dudung saat tanya jawab dengan pers di kawasan Monas, Jakarta, Jumat 20 November 2020.

Dudung menuturkan spanduk atau baliho tersebut sudah diturunkan Satpol PP. Namun baliho itu justru dipasang kembali. Karena itulah TNI merasa perlu turun lengah.

Baca Pula:   Ini 5 Kota di Luar Jakarta yang Pula Turunkan Baliho Habib Rizieq