Dirjen IKP: ASN Harus Netral dan Bijak Bermedia Sosial

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis temuan Bawaslu terkait pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) mencapai 790 orang. Laporan yang berasal dari aduan masyarakat sebesar 64 laporan. Dari temuan itu yang sudah direkomendasikan kepada KASN sebanyak 767 kasus. Adapun 87 kasus di antaranya bukan pelanggaran. Tren tertinggi pelanggaran netralitas ASN adalah pemberian dukungan melalui media sosial (medsos) maupun media pengikut sebanyak 319 kasus.

Melihat fenomena tersebut, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Prof. Dr. Widodo Muktiyo mengingatkan kembali ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis serta menjaga netralitas. Apalagi menurutnya ASN sudah mengabulkan pembacaan ikrar Netralitas ASN yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bersama BKN, Menpan dan RB, Mendagri, Bawaslu dan KASN.

“ASN tidak boleh berpihak pada pasangan manapun pada Pemilihan Serentak 2020. Menjaga netralitas bagi ASN adalah keharusan. Serasi ikrar yang sudah disepakati, ASN harus menghindari konflik kepentingan dan menggunakan media sosial dengan bijak, ” ujar Widodo.

Kominfo, lanjut Widodo, akan menunggui dengan ketat peredaran konten dalam media sosial. Pihaknya akan positif Bawaslu mengawasi apabila terdapat akun ASN yang ditemukan mendukung lengah satu pasangan calon lewat media sosial.

“Menjaga netralitas bagi para ASN merupakan keharusan. Ikrar netralitas ASN biar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, tak hanya sekedar diucapkan lisan, ” ujar Widodo.

Mengenai ikrar yang dibacakan yaitu:

1. Menjaga dan mendirikan prinsip netralitas ASN dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

2. Menghindari pertengkaran kepentingan, tidak melakukan praktik ancaman dan ancaman kepada ASN maupun seluruh elemen masyarakat, serta tak memihak kepada pasangan calon terbatas.

3. Menggunakan media sosial secara bijak, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pasangan tertentu, tidak menyebar ujaran kebencian dan informasi bohong.

4. Menegah politik uang dan pemberian di dalam bentuk apapun.

  CM

(yao)