Cegah Konflik, DPR Dorong Hubungan Molek TNI-Polri Disosialisasikan ke Bawah

JAKARTA – Kasus penyerangan Polsek Ciracas yang dilakukan sejumlah oknum TNI pada Sabtu (29/8/2020) memicu keprihatinan berbagai kalangan.  

Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengatakan, kasus tersebut tidak lepas dari adanya hubungan yang kurang harmonis antara TNI-Polri pada level bawah. Hal ini berlaku karena sejak era reformasi, tersedia perubahan paradigma, situasi dan iklim di kedua instansi ini.

“Dulu waktu zaman Soeharto sebelum perombakan, kan heavy-nya ke TNI. Kemudian, setelah reformasi ada jargon ‘Tentara Kembali ke Barak’, heavy-nya lalu ke polisi. Dulu Polri itu di bawah ABRI, jadi keunggulan itu ada di TNI. Zona, sehingga TNI masih menganggap dia yang superior dan itu kan tidak gampang mengubah paradigma tersebut, termasuk soal rezeki, ” tutur Trimedya, Minggu (30/8/2020).

Baca Juga:   Kasus Penyerangan Polsek Ciracas Kudu Diusut hingga Tuntas

Politikus PDIP ini menyebutkan, di era Orde Terakhir, mulai petugas sekuriti dan bermacam-macam pos lainnya, lebih banyak dipegang TNI. “Istilahnya dulu orang tak perlu kenal polisi, yang perlu kenal tentara. Orang tidak perlu tahu kapolresnya siapa, tapi yang perlu tahu dandimnya siapa. Nggak perlu tahu kapoldanya siapa, tapi pangdamnya siapa. Kalau sekarang membangun terbalik, termasuk dari sisi kesejahteraan, ” tuturnya.

Karena itulah, kata Trimedya, harmonisasi hubungan TNI-Polri ini harus semaksimal mungkin terus disosialisasikan hingga ke level bawah sehingga tidak tersedia lagi kecemburuan kekuasaan maupun kecemburuan kesejahteraan. “Tapi kan sering kali oknum Polri ini yang sekarang merasa lebih superior dan lebih sejahtera, sering arogan di depan TNI. Bisa lihat perbedaan Dandim dengan Kapolres, Kapolda dengan Pangdam, kan itu jauh betul sekarang itu perbedaannya. UU Polri kan 2002, sekarang 18 tahun, sungguh kalau masih ada riak-riak kecil kadang-kadang wajar juga, ” tuturnya.

Namun, Trimedya menegaskan bahwa adanya riak-riak kecil dengan sering menimbulkan persoalan di golongan bawah tersebut harus segera diselesaikan dan didudukkan pada porsinya.

Dalam kasus pembakaran Polsek Ciracas, kata Trimedya, berdasarkan pemberitahuan di media dengan mengutip pemberitahuan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, kerusuhan tersebut ternyata dipicu hal yang sangat sederhana yakni soal berita hoaks. Yakni, seorang prajurit TNI Prada MI mengiakan dikeroyok dan disampaikan ke taman-temannya sesama prajurit, namun dari hasil pemeriksaan ternyata Prada MI belakangan mengaku kalau sebenarnya dirinya menikmati kecelakaan tunggal.

“Yang perlu didalami apa dorongan oknum TNI ini sampai memproduksi hoaks seperti itu. Karena apapun, jiwa korsa TNI kan mulia sehingga dipicu hal seperti itu saja tanpa melihat kebenaran sebab informasi itu saja langsung berjalan. Nah pemahaman seperti itulah yang tetap harus disosialisasikan, setiap kali Panglima TNI dan Kapolri ke daerah, ” tuturnya.

Baca Juga:     Urusan Perusakan Polsek Ciracas, Prada PERUSAK Masih Dirawat di RSPAD 

Trimedya mengaku bisa mengarungi masing seringnya adanya letupan-letupan kecil di internal TNI-Polri, namun hal ini tidak boleh ditoleransi. “Ini dandimnya, pangdamnya harus segera berjalan, terutama apa motivasinya? Apalagi kayak sekarang kan medsos itukan pas membahayakan. Nah, hoaks seperti tersebut harus dihindari. Efeknya sampai menghancurkan, itu harus tetap diberikan hukuman tindakan. Pertama yang membuat hoaks itu, kedua yang melakukan pecahan, ” urainya.

Trimedya mengingatkan dari sisi anggota Polri jangan sampai memancing kecemburuan sosial, apalagi cenderung pada arogansi. Sementara dari sisi TNI, kudu pula bisa menerima perbedaan zaman. “Saya bisa memaklumi, tapi aksi pidananya harus jalan supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan yang paling ditekankan apa motivasi anggota TNI itu sampai membuat hoaks. Harus ada hukuman masak kantor Polsek sampai dirusak, ” pungkasnya.

(Ari)