Bersemuka Menko Polhukam, Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren Se-Madura Minta RUU HIP Dibatalkan

JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi undangan para kiai dan ulama se-Madura, Jawa Timur jawab melakukan dialog dan menampung cita-cita terkait masalah-masalah kebangsaan, terutama menimpa pro-kontra Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), di Pendopo Agung Bangkalan, Mingggu 26 Juni 2020.

Para ustaz dan pimpinan pondok pesantren dengan tergabung dalam Badan Silaturahmi Ustazah Madura (Basra) ini, menyatakan tabiat menolak RUU HIP yang diusulkan DPR ke pemerintah.

BACA JUGA: RUU HIP Dinilai sebagai Bentuk Kemunduran

“Ulama Madura sudah sepakat meminta RUU HIP bukan hanya ditunda, tapi mohon dibatalkan, karena itu bola liar yang akan mengacung semua kehidupan di Indonesia, dan ini akhirnya akan menjadi kegaduhan yang sangat besar, ” ujar Sekretaris Basra, KH Nurudin A Rahman dalam keterangannya, Minggu (28/6/2020).

Ia juga mengingatkan Mahfud MD agar menantisipasi hajat kelompok tertentu yang ingin menjebloskan citra pemerintah. “Berharap pak menteri bisa menjelaskan berbagai persoalan (yang dihadapi Indonesia saat ini) pada ulama Madura, ” tambah Jongos Pondok Pesantren Al-Hikam Bangkalan tersebut.

Menanggapi aspirasi & masukan ulama dan pimpinan Tempat tinggal Pesantren ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengakui protes secara kolektif terhadap RUU HIP pertama kali dilakukan oleh para habaib & ulama Madura, dan kemudian protes menjalar ke berbagai elemen bangsa lainnya.

“Protes dapat saja, itu menjadi pedoman untuk pemenrintah di dalam menilai situasi, ” ujar Mahfud sembari membaca berbagai duduk persoalan problem kewarganegaraan nasional saat ini.

BACA JUGA: 4 Alasan AHY Dorong RUU HIP

Mahfud menyambut baik berbagai masukan serta aspirasi yang disampaikan para ustazah Madura ini. Mantan Ketua MK itu meminta para pimpinan tempat tinggal pesantren ikut serta menjaga kesejahteraan dan kondusifitas negara dan warga.

Turut hadir pada silaturrahim Menko Polhukam bersama ulama Madura ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur Mohammad Fadil Imran, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah, dan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron.

(dka)

Loading…