Benteng Moeldoko Tidak Ingin Rencana Mangkrak Wisma Atlet Oleh sebab itu Candi Hambalang

JAKARTA – Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB), Muhammad Rahmad mengomentari pernyataan Andi Mallarangeng yang siap perangkat badan soal dugaan keterlibatan sejumlah pihak yang tak tersentuh hukum dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet Hambalang.

(Baca juga: Saran Andi Mallarangeng ke Kubu Moeldoko: Daripada Bingung, Mending Bikin Partai Anyar )

Termasuk dugaan kontribusi Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas sebagaimana disampaikan Ketua Dewan Kehormatan PD benteng Ketua Umum Meoldoko, Max Sopacua pada saat konferensi pers di wilayah Hambalang, Bogor tersebut.

(Baca juga: Duh! Akun Felly Angelista Masuk Salah Satu Top Rangking Situs Mesum )

Dijelaskan Rahmad, terkait kasus Hambalang, norma tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Hukum adalah domainnya penegak hukum. Sehingga diamkan lembaga hukum berjalan sebagaimana mestinya.

“Jika kasus Hambalang belum sempurna, masih ada yg mengganjal, masih ada yang tertib menjadi tersangka, maka tentu sebaiknya dapat segera dituntaskan agar pembangunan proyek Hambalang itu bisa dilanjutkan Tadbir Bapak Presiden Jokowi, ” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (27/3/2021).

Bertambah lanjut ia mengatakan, jika masih ada persoalan kaidah di Hambalang, maka order Hambalang itu tak bisa dilanjutkan sampai proses hukumnya selesai. Dia melihat, urusan ini sendiri terjadi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pula sebagai Ketua Majelis Luhur dan Ketua Dewan Pembina Partai kami, Partai Demokrat.

“Bagaimanapun, saya harus bertanggung jawab pada masyarakat Indonesia agar Hambalang yang menelan uang anak buah sekitar Rp2, 5 triliun rupiah itu tidak tercampak sia-sia, ” ungkapnya.

“Jika proyek hambalang tidak dilanjutkan, maka Rp2, 5 triliun uang kaum itu akan terbuang sia, terkubur di proyek mangkrak era Presiden SBY itu, ” katanya.