Azis Syamsuddin Dicekal ke Asing Negeri, GP Ansor Menimbulkan Proses Hukum Dihormati

JAKARTA – Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta urusan pencekalan dan pencegahan ke luar negeri (LN) yang dilakukan KPK terhadap Pemangku Ketua DPR Azis Syamsuddin tidak dimaknai secara berlebihan.

Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor Luqman Hakim mengatakan, kasus pencekalan terkait dugaan kasus suap penyidik KPK oleh Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial harus diposisikan pada kondisi hukum.

Menurut dia, langkah dengan dilakukan KPK dilindungi sebab Undang-undang. Untuk itu, tempat meminta kasus ini tak ditafsiri secara berlebihan, tercatat politis.

“Biarkan hukum bekerja dengan molek, beri kesempatan penyidik KPK untuk membuktikan kasus ini agar semuanya gamblang, ” ujar Luqman di Jakarta, Jumat (30/4/2021).

Baca juga:   Kepala RT Belum Terima Info Penggeledahan Rumah Pribadi Azis Syamsuddin

Kelakuan KPK yang mencegah dan menangkal Azis Syamsuddin juga bagian menjunjung tinggi pokok persamaan semua orang dalam mata hukum (equality before the law). Upaya tersebut harus mendapat dukungan bergabung agar upaya penegakan patokan di negara Indonesia serupa bisa berjalan dengan cara.

Baca serupa:   Penyidik KPK Tinggalkan Gedung DPR Setelah 3, 5 Jam Geledah Kawasan Kerja Azis Syamsuddin

Selain memberi kawasan kepada KPK, Luqman serupa meminta publik untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Azis Syamsuddin. Dengan demikian, jangan sampai upaya lembaga antirasuah ini malah dimaknai untuk menjatuhkan tanda pribadi, partai, maupun kelompok tertentu.

“Kita semua harus dewasa menyikapi masalah ini dalam kondisi membangun bangsa yang terang, terangnya.

(fkh)